Aceh memiliki sejarah militansi memerangi orang-orang Portugis di tahun 1520-an dan menantang penjajah Belanda dari 1873 sampai 1913, dan melancarkan perlawanan Islam terhadap Republik Indonesia di tahun 1953. Perlawanan itu, pemberontakan, disebut Darul Islam, bertujuan mendirikan sebuah Republik Islam atas seluruh wilayah Indonesia, hal yang juga menjadi tujuan kelompok-kelompok Islam militan di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Pemberontakan ini berakhir 1962, ketika, Pemerintahan Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai sebuah daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum adat dan pendidikan. Tetapi, selama bertahun-tahun, janji ini secara umum tidak terpenuhi. Pemberontakan separatis di Aceh dewasa ini dimulai 4 Desember 1976, ketika Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat adalam pemberontakan Darul Islam 1953, tetapi kali ini pemberontakan mereka yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, kekuatan bersenjata GAM mulai menyerang pasukan pemerintah, hal yang mengundang kembali operasi penumpasan pemberontakan oleh pemerintah.
Pada tahun 1983, kekuatan GAM sudah dikalahkan di lapangan dan Di Tiro lari keluar negeri. Ia bersama beberapa pengikutnya akhirnya menjadi warganegara Swedia. Dalam sebagian besar dekade 1980-an, GAM menguat lagi, merasionalisasi status politiknya dan memperkuat sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Dalam periode ini, sebagian dari 400 kader Aceh dilaporkan dikirim ke Libya untuk latihan militer. Tahun 1989, GAM merasa cukup kuat untuk sekali lagi menjajal pemerintah Indonesia, menyerang pasukan pemerintah, warga sipil dan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Pemerintah membalas dengan operasi militer dan tindak penumpasan berskala besar.
Pada tahun 1992, tampak bahwa Pemerintah mengendalikan situasi sepenuhnya. Tetapi, operasi militer yang ditandai dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam skala, memicu keberatan publik terhadap Pemerintah di Jakarta. Pelanggaran hak asasi manusia di Aceh menjadi sorotan publik tidak lama setelah Presiden Soeharto melengser dari kekuasaan dalam kerusuhan politik Mei 1998.
Ditekan oleh teriakan publik di seluruh Indonesia atas penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Pangab Jenderal Wiranto meminta maaf atas ekses-ekses militer dari 1989 sampai 1998 dan mencabut status Aceh sebagai sebuah daerah operasi militer (DOM), menjanjikan penarikan sejumlah besar tentara dari provinsi itu. Meski demikian, perdamaian tak kunjung datang, karena GAM memanfaatkan demoralisasi militer, melancarkan serangan besar-besaran. Konfrontasi bersenjata dimulai lagi.
Pertengahan 1994, organisasi GAM pecah ketika para pejabat GAM yang berbasis di Kuala Lumpur membelot dari kepemimpinan GAM yang berbasis di Swedia, termasufk Hasan di Tiro. Tampaknya perbedaan utama antara dua faksi GAM ini ialah mengenai bentuk pemerintahan Aceh setelah kemerdekaan.
Di Tiro lebih suka sebuah monarki dengan dirinya sebagai Sultannya, sedangkan kelompok Kuala Lumpur menghendaki sebuah republik Islam modern. Di Tiro yang mengklaim diri sebagai keturunan Sultan Aceh mendapatkan dukungan dari sebagian terbesar kekuatan GAM yang beroperasi di provinsi itu.
Pergolakan Sejarah
Sejarah aceh adalah rangkaian kisah tentang kepahlawanan orang aceh dan kebingungan militer. Keperwiraan orang aceh dalam bertempur memang sulit terbantahkan. Bahkan, hingga pada detik-detik pergolakan aceh pada beberapa tahun yang lalu dan mungkin juga akan terjadi pada masa yang akan datang. Dibanding perang jawa atau lebih dikenal perang diponegoro (1825-1830), sejarah tak pernah mencatat adanya jenderal Belanda yang tewas. Berbeda jauh dengan sejarah perang Aceh, perlawanan rakyat di Aceh menorehkan catatan bahwa empat jenderal belanda pun ikut tewas.
Banyaknya korban itu jelas membuat Belanda putus asa. Catatan-catatan komandan perang belanda di aceh juga menunjukan betapa mereka memuji ketangguhan tentara aceh. Mereka juga menuliskan bahwa keliatan tempur musuhnya itu setaraf dengan pasukan kaisar prancis, napoleon Bonaparte. Pang nanggroe ulama besar yang dihormati oleh orang aceh sebagai orang yang keramat dan kebal senjata. Oleh pasukan marsose di bawah brigade Mosselman, dikenal sebagai ahli penyamaran dan jebakan. Kepiawaian pejuang aceh aceh tak kalah canggih dengan kecerdikan gerilyawan vietkong ketika melawan tentara amerika serikat di akhir decade 1960-an.
Pada beberapa tahun yang lalu, melalui tokoh-tokoh gerakan aceh merdeka, minus Hasan tiro yang memang tak ikut berperang di tanah rencong, kepahlawanan itu mulai bangkit kembali. Suasana revolutif sudah mulai terlihat. Suasana sosiologis aceh pasca DOM (daerah operasi militer) sama seperti keadaan aceh pada 1913 pasca perang aceh (1873-1913) bahwa terdapat luka mendalam yang bersifat kejiwaan. Anthony Reid menggambarkan situasi ini sebagi kehancuran, tekanan jiwa dan sakit mental. Pembantaian keji dan biadap yang dilakukan TNI sebagi representasi kezaliman Negara terhadap orang aceh merupakan modal kemanusiaan yang paling besar artinya bagi bangkitnya sebuah revolusi. Pembantaian pulalah yang menjadikan orang aceh kehilangan kepercayaan kepada Negara, atau pemerintah pusat dalam idiom politik mereka. Keluarga-keluarga di aceh mulai menjadi keluarga gerilya, di manapun kaphe (kafir) atau pa’i ditemukan, maka akan dituikam secara kejam dan membabi buta. Tujuannya hanya satu : untuk mencapau mati syahid yang diidam-idamkanpara pejuang aceh. Dalam bahasa belanda gejala ini disebut atjeh moorden atau istilah asli aceh asli disebut aceh pungo (aceh gila)
Situasi imagined community, meminjam istilah Benedict Anderson , yang dulu sangat dipertahankan aceh, tiba-tiba berubah menjadi situasi yang egois. Rakyat aceh yang paling teretekan selama berdirinya republic indonesia, yang dalam sebutan mereka disebut kaphe Indonesia-jawa. Sebutan ini memperlihatkan betapa tidak compatible-nya alam ideologis orang aceh dengan ornag Indonesia umumnya. Dan dari semua kondisi yang tengah membara ini, aceh adalah lahan tersubur bagi munculnya revolusi islam.
Sikap berani mati yang tumbuh selam perang melawan kaphe (kafir) belanda itulah yang sampai kini terpatri kuat dalam benak rakyat aceh. Dan landasan keagamaan yang paling popular di dalam melakukan perlawanan adalah Al-Quran surat IV ayat 76, “hendaklah mereka yang menjual akhirat dengan penghidupan dunia, berperang pada jalan Allah, karena barang siapa berperang pada jalan Allah lalu terbunuh atau menang, maka kami akan beri kepadanya ganjaran yang besar”.
Maka menjadi sederhanalah pilihan hidup bagi orang-orang aceh: terbunuh atau menang. Situasi inilah yang dihadapi TNI di aceh. Lebih membingungkan lagi, bagi masyarakat aceh, TNI itu sangat kasihan: bergaji rendah, bertugas berat menumpas para mujahidin, dan jika mati nanti malah masuk neraka.
Lebih-lebih, kalau turun gunung ke Gampng-gampong, kisah-kisah tentang kepahlawanan Gerakan Aceh Merdeka begitu mengharukanbirukan. Sementara kisah tentang ketakutan dan terbirit-biritnya TNI begitu sarkastis nya. Kobaran semangat jihad fisabillah akan semakin jelas bila merujuk pada Hikayat Prang Sabi yang biasa didendangkan rakyat aceh yang pada saat itu didendangkan oleh anak-anak muda. Kepahlawanan itulah hingga kini masih tampak kuat pada tentara, sepatu lars, bahkan todongan senjata bukan hal menakutkan.
Dan kebetulan pula, kisah seorang janda yang menikam perwira marsose belanda Schimdt dengan sebilah rencongnya, saat era 1990-an juga terjadi pada diri wanita setengah baya asal Meunasah Blang Gampong Kandang, Aceh Utara. Pada malam pertama seusai penggerebekan markas Ahmad Kandang, ia dengan sangat berani masuk dalam kerumunan tentara yang tengah menjaga rumah sakit umum dan tanpa disangka, secara tiba-tiba dia menikam dua tentara. Rasa takut sepertinya sudah menghilang dari hatinya. Dia sudah tak takut lagi kepada siapapun setelah suaminya dibunuh TNI tanpa alasan yang jelas. Bagi orang aceh pada saat itu, TNI adalah mesin pembunuh yang sedang kebingungan yang tidak dapat lagi membedakan dengan jelas mana Gerakan Aceh MErdeka dan mana yang bukan Gerakan Aceh Merdeka. Minimnya ilmu antropologi bagi TNI telah mengakibatkan kefatalan yang luar biasa dan harus dibayar tunai oleh menuntut ganti nyawa secara tunai setelah serangkaian tuntutan Due Process of Law gagal diakomodasikan oleh pemerintah
Maka pada saat itu, eskalasi persoalan aceh demikian cepat terjadi: mulai dari tuntutan pencabutan DOM, permintaan kedatangan Habibie ke aceh referendum, dan akhirnya tuntutan kemerdekaan bagi aceh sebagai harga mati. Pemerintah pusat terlalu yakin dengan politik tarik ulurnya kepada rakyat aceh yang sudah terlalu kecewa dengan janji-janji palsu yang terlalu sering diumbar.
Menurut Gustave Le Bon , jika keadaaan arus bawah masyarakat sudah direspons oleh elite, maka revolusi akan mudah tersulut. Untuk kasus aceh, proses adanya sebuah revolusi merupakan kejadian yang sangat luar biasa, sangat kasar dan merupakan suatu gerakan yang paling terpadu dari seluruh gerakan-gerakan sosial apa pun
Bila ditinjau dari sudut kajian kajian psikologis sosial, menurut Eisenstandt, revolusi adalah sebuah ungkapan atau permakluman final dari suatu akumulasi pergolakan emosi mendalam yang tidak tertampung dari suatu keinginan otonom yang mampu merengkuh seluruh kapasitas yang dimiliki keorganisasian ataupun ideology dari berupa protes sosial yang dilakukan secara seksama dan cermat. Apalagi, bila dikaitkan dengan kekhususan dari revolusi tersebut, yakni adanya sebuah citra utopis atau pembebasan yang bertitik tolak pada lahirnya symbol-simbol persamaan, kemajuan dan kemerdekaan dengan memusatkan pendangannya bahwa segala tindakan yang diakibatkan bergulirnya sebuah revolusi, maka akan melahirkan suatu tatanan kehidupan sosial baru yang lebih baik.
Begitu pula tentang sebab musabab berbagai peristiwa yang tak hanya bersifat temporer atau frustasi marjinal atau kegelisahan saja. Namun meminjam istilah Theda Skocpol , “revolusi itu pun muncul karena berbagai anomaly (pergeseran) sosial dan ketimpangan yang sangat fundamental. Terutama disebabkan oleh pengaruh pertikaian antar elite perpaduan pergolakan teersebut denag kekuatan sosial, ataupun karena konflik golongan yang berlarut-larut dan menyebar.
Jika nanti sebuah revolusi islam di aceh hadir dengan berbagai latar belakang tersebut di atas, maka yang timbul kemudian adalah adanya berbagai gambaran tentang pengaruh atau akibat dari adanya revolusi.
Pertama, akan muncul suatu perubahan secara kekerasan terhadap rezim politik yang ada, didasari oleh legitimasi maupun symbol-simbolnya sendiri
Kedua, penggantian elite politik dan kelas yang sedang berkuasa dengan lainnya. Kerajaan wali naggroe hasan tiro begitu membayang di pelupuk mata orang aceh
Ketiga, perubahan secara mendasar seluruh bidang kelembagaan utama –terutama dalam hubungan kelas dan system ekonomi- yang menyebabkan modernisasi di segenap aspek kehidupan sosial, pembaruan ekonomi dan indistrialisassi, serta menumbuhkan partisipasi dalam dunia politik. Bayangan tentang gaji 4 juta rupiah per bulan tanpa harus bekerja dan setiap orang dewasa dibagikan satu mobil kijang adalah sebagian dari harapan material orang aceh jika merdeka kelak.
Keempat, pemutusan secara radikal dengan segala hal yang telah lampau (yang dijelaskan oleh Alexis de Toequeville sebagai diskontinuitas yang relative)
Kelima, memberikan ikatan ideologis dan orientasi kebangkitan (millenarian) mengenai gambaran revolusioner. Hal ini mengandaikan bahwa revolusi tidak hanya membawa transformasi kelembagaan dan system moral yang akan melahirkan manusia baru. Dibuangnya system pendidikan pancasila dan diganti dengan system dari hasan tiro merupakan seberkas sinar harapan hasil millenarian aceh.
Dalam konteks aceh, mungkin menarik konseptualisasi Carl J. Friedrich bahwa revolusi menyiratkan sesuatu yang baru dengan bahasa yang kabur, logika yang lain dan revolusi dari seluruh nilai-nilai. Maka revolusi politik dapat dirumuskan sebagai pejungkirbalikkan tatanan kekuasaaan politik.
Namun kemungkinan revolusi sebagai historical inevitability di aceh akan menyerupai apa yang oleh Eugene Kamenka rumuskan bahwa revolusi merupakan suatu perubahan mendadak dan tajam dalam siklus kekuasaan sosial. Ia tercermin dalam perubahan radikal terhadap proses pemerintah yang berdaulat pada segenap kewenangan dan legitimasi resmi, dan sekaligus perubahan radikal dalam konsepsi tatanan sosialnya. Transformasi demikian pada umumnya telah diyakini tak akan mungkin dapat terjadi tanpa kekerasan. Tapi seandainya mereka melakukannya tanpa pertumpahan darah, tetap masih dianggap sebagai revolusi.
Akankah terjadinya revolusi islam di aceh sebagaimana pernah dikatakan Samuel Huntington sebagai “suatu pengjungkirbalikkan nilai-nilai, mitos, lembaga-lembaga politik, stuktur sosial, kepemimpinan, serta aktivitas mauppun kebijaksanaan yang telah dominan di masyarakat?” semua gambaran teoritis ini bisa memberikan suatu pemandangan umum bahwa di aceh paling mungkin terjadinya sebuah revolusi politik. Tekanan hidup dan penipuan politik yang dilakukan pemerintahan pusat terhadap mereka telah membuat mereka cukup geram. Namun semua itu hanya mungkin dilakukan jika atas nama islam, agama yang secara tradisi telah melekat dengan semangat dan jiwa-jiwa revolusioner orang-orang aceh.
Sebuah Peluang
Selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terdapat sebuah jendela peluang bagi perdamaian di Aceh yang bisa diraih bersama kedua pihak, setidaknya untuk sementara waktu. Tawaran dialog dari pemerintahan Wahid diterima secara positif oleh faksi GAM pimpinan Hasan di Tiro. Mei 2000, wakil dari Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani di Jenewa sebuah dokumen yang disebut "Saling Pengertian bagi Jeda Kemanusiaan untuk Aceh".
Tujuannya, memberi kesempatan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat Aceh. Hal ini dicapai melalui serangkaian perundingan rahasia yang dimediasi Henri Dunant Center, sebuah LSM internasional. Saling pengertian yang ditandai tangani itu merupakan langkah membangun rasa saling percaya (Confidence Building Measures/CBM) yang menciptakan landasan bersama bagi kedua pihak untuk melanjutkan dialog.
Kendati perkembangan ini disambut baik oleh rakyat Aceh yang tercabik-cabik oleh perang, namun tidak demikian halnya bagi banyak kalangan di Jakarta. Salah satu alasannya, DPR merasa tidak dikonsultasi, sedangkan alasan lainnya bahwa tidak terjadi perdebatan di media massa atau di mana pun tempat para pakar dan kaum akademisi bisa mengutarakan pandangan mereka.
Perunding dari pihak Indonesia adalah Dr N. Hassan Wirajuda, waktu itu Wakil Tetap RI di PBB di Jenewa, yang kemudian menjadi Menlu RI. Pemerintah RI dengan hati-hati menjelaskan bahwa Dr Wirajuda, ketika mewakili Pemerintah, tidak berunding dalam kapasitasnya sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa.
Keterangan ini untuk meredam banyak kritikan bahwa dengan berunding dengan GAM Pemerintah sudah melakukan kesalahan besar dan pihak GAM sudah mengantongi sebuah kemenangan diplomatik, karena kesediaan berunding dengan GAM mengimplikasikan pengakuan, menempatkan GAM, setidaknya secara teoretis, dalam posisi sejajar dengan Pemerintah. Bagi sejumlah anggota parlemen, akademisi dan media massa, pertemuan di Jenewa itu memprensentasikan internasionalisasi masalah Aceh. Reaksi negatif ini menjadi lebih mudah dimengerti karena banyak kalangan menilai lepasnya provinsi Timor Timur sebagai konsekuensi dari internasionalisasi masalah Timor Timur.
Kendati demikian, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terus mengupayakan dialog. Meski dengan begitu banyak kesulitan, sebagian akibat situasi di lapangan, dialog terus melangkah laju sehingga pada Januari 2001 kedua pihak mencapai "Saling Pengertian Sementara" yang berisi banyak ketentuan yang memungkinkan pengaturan mengenai pemeriksaan pelanggaran yang terjadi dan menjalankan upaya-upaya membangun saling kepercayaan.
Sampai pertengahan 2001, pihak Pemerintah terus menawarkan otonomi khusus, dan kedua pihak sepakat mengadakan dialog informal yang melibatkan berbagai pihak, yaitu semua sektor masyarakat Aceh, termasuk GAM. Tetapi selama tujuh bulan sesudah itu, dari Juli 2001 sampai Februari 2002, dialog macet, terutama karena kesulitan-kesulitan di lapangan akibat meningkatnya kontak senjata.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri yang lebih berpandangan nasionalis dibanding Wahid, telah mengambil alih kekuasaan, dan ia menunjuk perunding pihak Indonesia, Dr Hasan Wirajuda sebagai Menlu RI. DALAM wilayah Asia Tenggara dan di antara beragam negara yang menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia, dan juga pada forum-forum internasional seperti Gerakan Non-Blok (GNB), Konferensi Organisasi Islam (OKI), Uni Eropa (EU) dan lain-lain, terdapat dukungan sangat kuat bagi kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, khususnya dalam hubungan dengan kasus Aceh dan bahkan dengan masalah Papua.
Di sisi lain GAM tidak mendapatkan dukungan eksternal atas klaimnya untuk menjadi negara tersendiri, kecuali mungkin dari beberapa LSM (lembaga swadaya masyarakat). Memang benar GAM mendapat latihan militer dari Libya tetapi tidak lebih dari itu. Sampai tingkat tertentu, GAM memang mengendalikan suatu kekuatan dan mendapat dukungan tertentu, yang masih sulit untuk diestimasikan, dari rakyat Aceh sendiri.
Sementara itu, berkembang kekhawatiran yang luas dengan berlanjutnya kekerasan yang menyebabkan begitu seringnya pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan begitu banyak orang Aceh meninggalkan tempat tinggal mereka. Sedangkan semua ini menyebabkan buruknya kehidupan sosial-ekonomi di Aceh.
Kekhawatiran ini diterjemahkan dalam bentuk tekanan domestik dan internasional atas kedua pihak (RI dan GAM) agar segera menghentikan konflik, menciptakan perdamaian yang tahan lama dan membangun kembali kehidupan sosial-ekonomi di provinsi NAD.
Sejumlah pengamat telah mengidentifikasi salah satu hambatan paling ekstrem bagi perdamaian di Aceh, dan itu adalah situasi bahwa praktik korupsi sedemikian meluas. Pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ini tidak berniat memecahkan atau menghentikannya. Terdapat laporan bahwa terus terjadi penyelundupan besar-besaran barang-barang mewah di pelabuhan bebas Sabang. Pemerintahan RI sampai tingkat tertentu bisa menekan praktik korupsi ini dengan mengekang para pejabat lokal dan otoritas lain di Aceh agar lebih bertanggung jawab. Tetapi pengekangan ini kemungkinan membawa dampak buruk tersendiri.
REFERENSI
Al Chaidar. 1999. Aceh Bersimbah Darah. Pustaka Al-Kautsar
Al Chaidar. 1999. Gerakan Aceh Merdeka. Jakarta: Madani Press
Al-Mubarak, Taufiq. 2009. Aceh Pungo. Banda Aceh: Media
Munir. 1998. Propaganda, Bentuk Komunikasi Massa. Jakarta: UI press
www.harian-aceh.com
www.asnlf.org
Zulfiadi Ahmedy
Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unsyiah
(Mantan Ketua Umum BEM FISIP Unsyiah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar