Suasana sosiologis Aceh masa DOM (daerah operasi militer) dan dan pasca DOM (1999-2005) sama seperti keadaan aceh pada 1913 pasca perang aceh (1873-1913) bahwa terdapat luka mendalam yang bersifat kejiwaan. Anthony Reid menggambarkan situasi ini sebagai kehancuran, tekanan jiwa dan sakit mental. Hidup penuh dengan kecurigaan antar masyarakat. Kuburan tanpa nama bertebaran dimana-mana, Penyiksaan menjadi tontonan biasa di tengah aktivitas masyarakat. Hukuman di luar pengadilan dan Pembantaian nyaris menjadi hal yang biasa dengan dalih penyelamatan negara. Demikian juga pasca pencabutan DOM periode 1999-2005. Ajang pembantaian baru kembali terjadi seperti tragedi simpang KKA, pembantaian arakundo dan pembantaian Tgk Bantaqiah. Pembantaian keji dan biadap yang dilakukan TNI sebagi representasi kezaliman Negara terhadap orang aceh merupakan modal kemanusiaan yang paling besar artinya bagi bangkitnya sebuah revolusi. Pembantaian pulalah yang menjadikan orang aceh kehilangan kepercayaan kepada Negara, atau pemerintah pusat dalam idiom politik mereka. Keluarga-keluarga di aceh mulai menjadi keluarga gerilya, di manapun kaphe (kafir) atau pa’i ditemukan, maka akan dituikam secara kejam dan membabi buta. Tujuannya hanya satu : untuk mencapai mati syahid membela agama dan bangsa yang diidam-idamkan orang aceh. Dalam bahasa belanda gejala ini disebut atjeh moorden atau istilah asli aceh asli disebut aceh pungo (aceh gila)
Situasi imagined community, meminjam istilah Benedict Anderson , yang dulu sangat dipertahankan aceh, tiba-tiba berubah menjadi situasi yang egois. Rakyat aceh yang paling tertekan selama berdirinya Republik Indonesia, yang dalam sebutan mereka disebut kaphe Indonesia-jawa. Sebutan ini memperlihatkan betapa tidak compatible-nya alam ideologis orang aceh dengan orang Indonesia umumnya. Konflik yang relatif lama di aceh mengakibatkan masyarakat aceh dalam kondisi keterpurukan, banyaknya kekerasan yang dialami masyarakat membuat masyarakat menyisakan trauma yang berkepanjangan.
Membangun Aceh yang demokratis pasca damai sangat sulit mengingat masih tingginya tingkat trauma konflik yang masih melekat pada masyarakat aceh, terutama mereka yang belum memperoleh keadilan. Meminjam pendapat Larry Diamong, tatanan demokrasi dapat bertahan jika ditopang oleh pondasi ekonomi dan sosial yang kuat dan pondasi politik yang kuat pula. MoU perdamaian yang disepakati oleh GAM dan RI di Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi harapan baru bagi aceh untuk menbangun pondasi demokrasi yang kuat tersebut. Ini menjadi momentum awal dari sebuah harapan selama ini, hidup damai sejahtera dan mendapatkan haknya sebagai warga negara secara demokratis. Jika masih ada trauma yang yang ditinggalkan konflik yang kemudian tidak diproses kebenaran dan keadilannya, membuat elit kehilangan kepercayaan dari masyarakat, ini memicu rusaknya pondasi demokrasi di aceh secara mendasar.
Kita semua berharap akan adanya perbaikan chossen trauma konflik yang melekat pada kehidupan masyarakat aceh dan menjadi pengaruh positif untuk sebuah perkembangan demokratisasi di aceh pasca MoU Helsinki. Masalah tersebut harus diperhatikan oleh para kandidat "penguasa" Aceh yang akan dipilih pada pemilukada Aceh tahun ini agar Proses perdamaian yang berlangsung di Aceh diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat agar demokrasi berjalan dengan baik.
Daftar Bacaan
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (Anggota IKAPI)
Davidson, Gerald C, dkk. 2006. Psikologi Abnormal. Jakarta: PT Rajagravindo Persada
Harun, Muhammad. 2009. Memahami Orang Aceh. Bandung: Citapustaka Media Perintis
Sulaiman, Isa. 2000. Aceh Merdeka; Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Varma, Sp. 2010. Teori Politik Modern. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Zulfiadi Ahmedy
Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unsyiah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar